peraturan tentang domisili penduduk. KOMPAS. peraturan tentang domisili penduduk

Adapun alasan mengganti nama ialah pemohon ingin permohonan perubahan nama itu nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan anaknya dikemudian hari. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Mengingat: 1. me/paralegalid, Twitter. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang1. Eksplorasi Kedudukan warga negara yang sangat penting itu disadari betul oleh masyarakat internasional, sehingga dalam sebuah konvensi yang diselenggarakan di Montevideo tahun 1933, dinyatakan bahwa adanya warga negara (rakyat yang. Mengingat : 1. Peraturan MenteriDalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk. Mengetahui tentang materi yang menjadi fokus dalam makalah ini yaitu tentang pengertian, sejarah dan landasan hukum administrasi kependudukan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. elah diubah dengan Ptrntur 1 Pcmerintnh Nornor 72 Tahun 2019 tentang rrubahan ntas Pcraturnn Pcmcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntnng Pcrangkat Daerah: 10,Peraturan Perncrintnh Nornor ·12Tahun 2017 tentang ernbinaan <inn. 165, LL SETKAB : 74 HLM. 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen perlu disesuaikan dengan kebutuhan administrasi kependudukan penduduk nonpermanen, sehingga perlu diganti; c. Peraturan Gubernur No. Perpres 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diundangkan pada 18. Ilustrasi. bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan han dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesio dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Neg Indonesia yang berada di luar negeri; d. Tipe Dokumen. Jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah,. Dipindai dengan CamScanner Pernturnn Iorncrintnh Nornor 18Tahun 2016 tcntang Icrnngkat I ncrah sebngnimnna t. Berikut ini cara pindah domisili baik antarprovinsi, antarkabupaten/kota, maupun dalam kabupaten/kota. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, dahulu di Hindia Belanda berdasarkan Pasal 131 dan 163 IS, penduduk n usantara terbagi dalam berbagai golongan rakyat (bevolkingsgroupen), yaitu bumiputra (penduduk Indonesia asli, Inlanders) yang baginya berlaku hukum adat masing-masing; Eropa (Europeanen) dan yang dipersamakan dengan mereka yang. Administrasi kependudukan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,. BUPATI BARRU, Menimbang:a. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Jadi, hak dan kewajibannya lebih ringan serta tetap bisa dijalankan dan dimiliki selama ia menempati suatu negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1. atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat. 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 108 Tahun 2019. 4. Peraturan tentang pindah datang/ pindah domisili tertuang dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018, yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2018. Peraturan tersebut dibuat demi mempermudah masyarakat dalam mengurus layanan administrasi kependudukan. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6. data. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. Pengertian Domisili Domisili dapat diartikan sebagai alamat atau tempat tinggal resmi seseorang atau lembaga yang digunakan untuk keperluan administrasi dan. Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung DETAIL PERATURAN Abstrak. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili seseorang. Di sini, setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali (tergantung banjar atau daerah) kami diminta untuk membuat KIPEM atau Kartu Izin Penduduk Sementara. Pengertian Akta Kematian dan Dasar Hukumnya Sebagai negara yang pernah mengalami masa penjajahan maka pengaturan tentang pencatatan sipil di Indonesia sebelum UU Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Putusan ini tentang penetapan ganti nama pemohon dari Siti Halimah menjadi Sri Endang pada akta kelahiran anaknya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi. UU No. Jumat, 23 Agustus 2021 Pukul 17. 1. Perusahaan. 4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 104 Tahun 2019 pasal 19 ayat (6) bahwa dokumen kependudukan. Sejak 2018 dan 2019 telah keluar Perpres. Ulasan: Terima kasih atas pertanyaan Anda. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 6. Peraturan tentang pindah datang/ pindah domisili tertuang dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018, yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2018. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Adapun syarat yang harus disiapkan untuk mengurus surat pindah di antaranya: Fotocopy KTP. Pengendalian mengenai domisili kewarganegaraan seseorang atupun istilah lain dari warga negara dan penduduk Indonesia, Hal ini sesuai yang dimaksud dalam pasal 26 Undang Undang dasar 1945 amademen kedua yang berisi:. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung. com - Simak syarat dan cara pindah domisili terbaru Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Implementasi kebijakan. (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. domisili asal. Syarat Surat Keterangan Domisili WPLN. Asas domisili diberlakukan kepada setiap warga Negara yang berdomisili di Negara tersebut. (UU 23/2006) tentang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013) dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk. Ketentuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1a) UU PPh 1984 menyebutkan bahwa negara domisili dari Wajib Pajak Luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di. Ketentuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1a) UU PPh 1984 menyebutkan bahwa negara domisili dari Wajib Pajak Luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Kartu Identitas Anak ; Mengingat : 1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 25 ayat (4), Pasal. Masyarakat hanya perlu membawa fotocopy kartu keluarga (KK). praktiknya ketentuan mengenai surat keterangan ini diatur oleh kebijakan masing-masing kabupaten/kota. Dari bunyi ketentuan di atas, dapat dipahami adalah sebuah keharusan pengaturan pungutan hanya diatur. Pengertian SKD. 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli;. 2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. 82, LN. Musyawarah Desa adalah. Permendagri 73 Tahun 2022: Aturan Baru Penulisan Nama di KTP dan KK (Foto: detik) Jakarta -. 1479 -2-. Memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Kependudukan. Namun, alamat domisili juga terkadang bisa berbeda dengan alamat yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). (3) Dalam hal persyaratan untuk proses. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berlaku setelah diundangkan oleh Menkumham Yusril Ihza Mahendra pada tanggal 29 Desember 2006. Kalau masih ada layanan Dukcapil yang jelek, itu tanggung jawab saya sebagai Dirjen Dukcapil,” kata Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik. Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam. Surat permohonan yang menunjukkan keabsahan dokumen, ditandatangani di atas materai Rp6 ribu. Surat Kuasa Wajib Pajak, dalam hal permohonan SKD SPDN diajukan oleh kuasa Wajib Pajak. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK Secara Nasional. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan domisili atau tempat kediaman itu adalah “tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ” Menurut buku. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan. Berikut beberapa cara membuat surat ini yang kami kumpulkan dari berbagai sumber. Undang-undang ini merupakan revisi dari undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang dianggap sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 140/PMK/2010 tentang Penetapan Wajib. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 4. Termasuk kedudukan badan hukum sebagai subjek. “Penduduk yang pindah domisili tetap perlu melapor kepada RT/RW setempat untuk berpamitan, dan melapor saat datang di tempat tujuan sekaligus mengenalkan diri ke ketua RT/RW. Legalitas Surat Keterangan. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. MK: Calon Kepala Desa Tidak Terbatasi Domisili. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status. 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS. Domisili diperlukan untuk berbagai keperluan seperti mengurus pemilihan umum, pernikahan, tuntutan hukum, pembayaran pajak, perceraian, dan masih banyak lagi. foto copy KTP dan/atau KK atau Surat Keterangan Domisili penduduk miskin yang meninggal dunia, diketahui Ketua RT atau Ketua RW setempat;Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik; 1. Kantor kelurahan umumnya sudah buka pada pukul 08. U. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK, Pasal 2 Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianBAB II . Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil T. 24 tahun 2013). Perpres No. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); 7. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;. A+ A-. bahwa ketentuan mengenai surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri Indonesia dalam rangka penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017 tentang Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; Bagian Ketiga Buku I KUHPerdata menggunakan judul ‘Tentang Tempat Tinggal atau Domisili’, yang menunjukkan pandangan pembentuk undang-undang tersebut. go. Contoh Surat Keterangan Domisili untuk Pembuatan KK. Untuk lebih rinci, berikut ini ulasan mengenai arti domisili beserta macam-macam dan perannya yang telah dirangkum oleh Liputan6. . Adanya perubahan. Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk paling lambat akhir tahun 2011 dan dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk; d. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang. 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan. Surat Pengantar dari RT dan RW. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Berikut ini cara pindah domisili baik antarprovinsi, antarkabupaten/kota, maupun dalam kabupaten/kota. Di. Di dunia perpajakan, SKD berperan. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI, Menimbang : a. Berapapun jumlah pemilih pindahan dan dimanapun keberadaannya, penggunaan hak pilih tetap sama dengan pemilih DPT atau DPK, sama-sama mencoblos satu surat suara untuk lima. Pengertian ini sesuai UU PPh pasal 4 ayat 1, pajak akan dikenakan di negara domisili, baik penghasilan dari dalam negeri atau luar negeri. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 11 Tahun 2007); 10. yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk. . pelayanan yang. 1478 -8- Pasal 7 (1) Data wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari:PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153 TAHUN 2014 TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Itulah pembahasan lengkap mengenai surat keterangan domisili. Sesuai. 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pendataan Administrasi Kependudukan;. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 (UU/2006/23) (2006) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Mengutip jurnal bertajuk Kedudukan dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran dari Tren Global oleh. 1. Domisili adalah tempat tinggal yang harus dimiliki semua orang. 9. Menimbang: a. (1) The domicile of a person at a time before the commencement of this Act shall be determined as if this Act and the Domicile. Menurut Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, melaporkan kelahiran untuk pencatatan kelahiran dilakukan di pencatatan sipil, tempat penduduk yang melaporkan berdomisili. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut bahwa peraturan pindah domisili tanpa Surat Pengantar RT/RW merupakan langkah untuk mempermudah urusan penduduk dan tak disulitkan dengan birokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka setiap warga penduduk wajib melapor kepada Disdukcapil di daerah asal untuk mendapatkan. 108, BN 2019/NO 1789; PERATURAN. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Mengingat: 1. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perpindahan Domisili Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia Monday, 25 September 2023. 20. 2022,. Halaman all. Tinjauan Umum Tentang Kependudukan Penduduk adalah mereka yang menjadi penghuni dari suatu negara. Undang-undang ini. kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). . Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Jusmin dalam jurnal Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pembuatan Surat Keterangan Domisili di Kelurahan Yabansai Jayapura (2014), bahwa aparatur pemerintah harus memberikan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pemohon. Jika KK yang belum bertandatangan elektronik, dapat dilegalisir secara online (mandiri) melalui website klampid pada alamat atau di kelurahan / kecamatan sesuai domisili. Undang-Undang Nomor 29 Tahun. Domisili tempat tinggal dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang setara dengan Kartu Tanda Penduduk. 5. PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA-2-Mengingat Menetapkan 1. mengatakan akan memberi sanksi tegas jika masih ditemui syarat pengantar berjenjang di Dinas Dukcapil untuk pindah domisili. apabila domisili Anda sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Anda, yaitu berada di kabupaten yang berbeda dengan tanah pertanian objek lelang, maka secara hukum. Domisili fiskal (fiscal domicile) atau fiscal resident adalah status kependudukan yang digunakan untuk tujuan perpajakan. 03/2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri, Peraturan Menteri Keuangan No. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2 014 tentang. bahwa hasil pemutakhiran. com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, ketentuan penyertaan surat keterangan dari RT/RW hingga desa/kelurahan sudah dihapus dalam proses pindah domisili penduduk. Sebagaimana pasal 15 ayat 2 Undang-Undang (UU) No. Perusahaan. Domisili adalah tempat tinggal tetap dan resmi penduduk yang datanya tercantum dalam kependudukandatabase Instansi Pelaksana, terwujud dalam kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga. Mengutip Balai Harta Peninggalan (BHP) Kementerian Hukum dan HAM, Surat Keterangan Hak Waris adalah suatu akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat Balai Harta Peninggalan yang. SALINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Penduduk yang pindah tempat tinggal wajib memenuhi syarat-syarat administrasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminstrasi Kependudukan. b. Login; Tema Jenis Tahun. (PTSP Dukcapil) 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 3. Menimbang: a. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau. jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang tugas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi KependudukanDomisili adalah status kependudukan yang digunakan untuk tujuan pemajakan. a.